fungsi inspektorat. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan; 2. fungsi inspektorat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. hal ini bisa didasarkan dalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya di turunkan melalui Peraturan Bupati. - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 97),. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022. APIP dimaksud adalah Inspektur Kabupaten Madiun Benny Adiwijaya. 3 Maksud Dan Tujuan 1. 20, Kebayoran Baru Telepon : (021) 725 15 39 tautan. 16 Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaanRancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Latar Belakang Kegiatan/Program Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada rencana strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 serta untuk mewujudkan: 1. TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Pasal 4 Inspektorat Daerah mempunyai tugas: a. FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS. 40 Tahun 2003; UU No. khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan. Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang. Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah : a. Selain dari sisi komitmen alokasi anggaran, secara legal belum ada dasar hukum bagi pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD dalam jumlah tertentu untuk pelaksanaan fungsi. INSPEKTORAT JENDERAL Jl. 2002 : Kasubdit Pemeriksa Paten II. pengaplikasian fungsi inspektorat yang tercermin dalam peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2008 yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki kewenangan untuk : Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern; Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang. Inspektorat Jenderal. Lembaga DAN dan Thesauri Jenderal dilebur ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966. Dimana fungsi pengawasan dapat secara efektif dan efesien dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga dapat menilai sejauh mana tingkat kinerja pemerintah. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 2. Bagian Pertama. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Inspektorat Pidie Jaya adalah salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang. dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kabupaten Lombok Utara diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Fungsi Strategis Inspektorat Berdasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dimaksud, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Mewujudkan pengawasan yang profesional guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif serta bebas dari praktek. BAB III. 1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat 2. Rasuna Said Blok X-5 Kav. UU No. Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat Itama BPK RI atau Itama BPK) adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. f. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara lnspektorat Badan Standardisasi Nasional dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) A. Mengingat : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat DIY 7 II. TUGAS DAN FUNGSI . 9 %Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; 2. id 2) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY 7 II. (1) Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. perubahan kelima atas peraturan gubernur jambi nomor 29 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Fungsi inspektorat adalah memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah dan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Gedung Kementerian PUPR Jl. Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Dr . 1. Direktorat Jenderal Kekayaan [email protected] dan Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeanalisis efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. 4 Tanggung Jawab. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. Pemberian TPP terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020. C. Supaya Inspektorat Jenderal melaksanakan tugasnya dengan efektif, harus menjalankan fungsi: 1. C. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: a. b), Pejabat Administrator (eselon III. ABSTRAK: Untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi. dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pelaksanaan tu gas pengawasan di lingkungan intern atas Kementerian Keuangan, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode · Etik Auditor InternTugas dan Fungsi. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kerja kementerian dilaksanakan. APIP dimaksud adalah Inspektur Kabupaten Madiun Benny Adiwijaya. Penulis: Romanti. 1. a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya [1] Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: [1] Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Inspektorat Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. B. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Itjen Kemenkumham RI. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I; b. (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur. rat [n] (1) badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan; (2) kantor inspeksi: Definisi ? inspektorat : kb, kantor inspeksi; badan. Beberapa poin penormaan yang dianggap ideal dalam perluasaan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten adalah, Inspektorat Mampu meberikan sanksi. dengan baik. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat. Selain dari sisi komitmen alokasi anggaran, secara legal belum ada dasar hukum bagi pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD dalam jumlah tertentu untuk pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah. 1. Perencanaan. Sekretaris Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. 1. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Tugas Pokok dan Fungsi. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. 10. (2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : Kedudukan : 1. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan. Nilai-Nilai Organisasi. Inspektorat Jenderal. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki 3 (tiga) peran / tugas pokok dan fungsi (tupoksi) diantaranya: Pertama, Inspektorat sebagai. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. 4 Isu-Isu Strategis Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang. 4. fungsi Inspektorat terhadap Pengawasan Dana Desa. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atasInspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Teknik Pengolahan dan Analisa Data. Sistem oerganisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam oerganisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. pelaksanaan fungsi lainnya yang dibcrikan oleh Inspcktur scsuai dcngan tugas dan fungsinya. Perbup No 56 Tahun 2017; Pelaporan. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. spek. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan; 2. Fungsi. 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari membuka klinik konsultasi keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Inspektorat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas: Membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; Membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. inspektorat. M E M U T U S K A N : 3 3 Menetapkan : KESATU : 1. Mencabut Peraturan Gubernur No. 12. 971. U. Tugas & Fungsi. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;. Inspektur. BOGOR; Rencana Diklat (Dukungan SDM) Program & Kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut inspektorat kabupaten mempunyai fungsi untuk meren-canakan. Fungsi pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya, tugas pokok Inspektorat Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas September 2020, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelanggarakan pengawasan intern Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Inspektorat, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi. Muhlis Madani dan Bapak Abdul Mahsyar). Belum Tersedia. pelaksanaan. Sistem oerganisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam oerganisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. pdf (160. FUNGSI. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal. Matei, Angela Mulyani. fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Jeneponto, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Jeneponto. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Abstract: Function optimization in Financial Supervision Inspectorate. Inspektorat merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Mengenai fungsi inspektorat dalam mengaudit pengelolaan keuangan sudah berjalan dan sudah disesuaikan dengan perencanaan terhadap penganggaran keuangan daerah dan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas Itama BPK menyelenggarakan fungsi:3. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat menyelenggarakan fungsiFungsi Inspektorat merupakan hal sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. dan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : Kedudukan : 1. Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20017. 299/Kpts/OT. Untuk melaksanakan. Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta ; 1. Pertama adalah penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan. Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MEDAN. REPUBLIKA. Faktor Eksternal . Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Fungsi: 1. Dari Visi dan Misi diatas diturunkan menjadi tugas dan fungsi Inspektorat kota salatiga yang sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Salatiga No. 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan Itjen Kemenkumham RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. INSPEKTORAT JENDERAL. Tugas Pokok & Fungsi. Tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat IIDalam Wilayah Daerah-Daerah TingkatIBali,NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nomor122,Tambahan. Tugas Pokok dan Fungsi. Secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini :PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat 27. Sejarah Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Daftar Pejabat Sumber Daya Manusia LHKPN Pejabat Itjen. I. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten. Gedung Kementerian PUPR Jl. Adapun perbedaan antara BPK dengan BPKP di antaranya: 1. Sejarah singkat Inspektorat Jenderal dimulai dengan terbitnya Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 yang antara lain menetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen dan membentuk Inspektorat Jenderal pada 8 (delapan) departemen termasuk Departemen. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu. INSPEKTORAT KABUPATEN FAKFAK. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.