Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, mengisyaratkan adanya pemberian kewenangan dalam rangka otonomi daerah, yang luas, nyata. 374. Dana. 000. sumber-sumber penerimaan daerah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber Keuangan Negara harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyempurnaan implementasi HKPPPD dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuanganmandiri. Pendapatan Asli Daerah; b. UU No. Administrasi Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan. Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di. Hibah bisa berasal dari: Hibah bisa berbentuk: Pendapatan hibah pemerintah. Akuntansi. Pendapatan Asli Daerah; b. Contohnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah otonomi. Latar belakang penyusunan makalah ini adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah yang harus Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. DBH Pajak: i. 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan125. (3) Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah diartikan sebagai: Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 1) Piutang transfer pemerintah pusat; 2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya. Adanya biaya yang merupkaan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak diberikan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak. 33 Tahun 2004). lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. UU HKPD akan mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Alasan dipilihnya dana perimbangan sebagai salah satu variabel moderasi dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil-hasil riset terdahulu, diantaranya oleh Hidayat dan Sirojuzilan (2006), Setiyawati dan Hamzah (2007), Sihite (2010), Riska dkk. variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana perimbangan pemerintah pusat (DAU, DBH, DAK), PAD, dan pendapatan lain yang sah. Dana perimbangan adalah dana yang ada kaitannya dengan dana yang dialirkan dari APBN untuk kebutuhan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara diartikan semua penerimaan yang berasal dari. 2. Berbicara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu topik yang dibahas sudah tentu perihal dana perimbangan. dana perimbangan dari pusat ke daerah. 2. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. RINGKASAN Fuadiyah Hurul. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah A. Selain PAD dan dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk meningkatkan anggaran belanja modal. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Apabila DPR tidak menyetujui suatu rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah,. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan Pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Daerah Dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keua ngan Pemerintah Pusat Dan Pe merintahan Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Ke putusan Atas RU , 2004, 1. Piutang Dana Alokasi Umum 9. Halaman | 14 Perimbangan, Belanja Daerah serta Opini Audit BPK RI, berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama. Dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah akan dikenal adanya piutang daerah. UMUM. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 60 (enam puluh) hari kerja. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja. Peraturan Pemerintah No. Belanja4 negara terdiri atas belanja (oleh dan untuk) pemerintah pusat5 dan belanja untuk daerah6. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan. 06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, menghasilkan produk Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih. 19 20 Pemerintah Daerah XX 21 Neraca 22 Per 31 Desember 200X ASETsehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturran perundang-undangan. 21. Dana Alokasi Umum ( DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan. Selain mempercepat pemberdayaan masyarakat, dana perimbangan juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah. Piutang Dana Otonomi Khusus; 5. 07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. mengenai Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Non Kas bagi Pemerintah Daerah, baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (1) Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan. 7. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. 3 Basis Akuntansi 4 5. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten. MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI PENDAPATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Menurut Undang-Undang No. Penyelesaian p engurusan piutang daerah oleh PUPN dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dikenal adanya piutang daerah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. NAMA : PURNAMA WIJAYA NIM : 042995452 UPBJJ-UT : PALANGKARAYA MATKUL : LAB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TUGAS : 1 SOAL. 1. Menimbang. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah harus memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat untuk. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. 07/2017 tentang Pengelolaan Hibah. bahwa optimalisasi. , mengingat urgensi masalah tersebut mohon perkenan para adminer dapat menjelaskan hal tersebut, terima kasih Solusi Penyelesaian Piutang Daerah Dan Manfaatnya. Terdiri dari 15 bab dan 110 pasal. Di beberapa daerah, dana perimbangan keuangan daerah justru menjadi penyumbang pendapatan utama, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. 2 (efendri@trilogi. UU APBN : Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun. Permendagri No. Alasan dipilihnya dana perimbangan sebagai salah satu variabel moderasi dalam penelitian ini karena berdasarkan hasil-hasil riset terdahulu, diantaranya oleh Hidayat dandari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. W dan Catur M. Pasal 23. 2. Menurut UU No. Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. pemerintah memiliki dana untuk menjalankan. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam. PP No. Piutang macet Pemerintah Daerah, ada dan besarnya pasti menurut hukum dengan nilai kewajiban yang diatas Rp8. 15 Daerah, UU 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,. Dana Perimbangan; dan c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah. Peta Situs |. TINJAUAN PUSTAKA“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. f. pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Berdasarkan Pasal 1 angka (7), UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana yang juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan piutang daerah adalah. 71 Tahun 2010 : Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar. 05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan. (2012), serta Najiah (2013. PGRI I No 117 Sonosewu, Yogyakarta. Hukum Positif Indonesia- Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan c. Berbicara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu topik yang dibahas sudah tentu perihal dana perimbangan. Ini dapat mengakibatkan banjir di daerah-daerah yang seharusnya tidak terkena dampak banjir. Nah, dana perimbangan itu sendiri terbagi menjadi 2, yakni dana bagi hasil (DBH),dana alokasi. Struktur pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, danUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);. rahma815 rahma815 06. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23/2014. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam. Di dalam artikel ini, kami akan membahas lebih jauh. berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Dana Bagi Hasil (DBH); Pemerintah Daerah masih dapat meningkatkan Penerimaaan Daerah dari Dana Perimbangan melaui Dana Bagi Hasil. Masuk. 2. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 pajak dan retribusi daerah. 2 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 3 kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 4 dibebankan dalam satu tahun anggaran. PMK Nomor 106/PMK. 9 Tahun 2015. Salah satu penyelenggaraan desentralisasi yang terkait. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Jenis kegiatan dan proyek yang. telah dilakukan pemerintah. Terhadap piutang daerah dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada dasarnya dapat dilakukan penghapusan sehingga menyebabkan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang daerah dimaksud, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Daerah yang menambah ekuitas dana. 1 Pemerintah Daerah Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:Rancangan APBN juga dibahas di DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah. Kelompok pertama disebut juga dengan dana perimbangan, merupakan porsi terbesar dari transfer ke daerah. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD. Tanah 2. penyusunan standar evaluasi informasi keuangan daerah; b. Bagaimana pengakuan piutang dana perimbangan dan bagi hasil, dan apa dokumen sumbernya? Apakah dokumen sumber yang terbit setelah tanggal neraca (31-12-2005), misal baru terbit pada bulan Maret 2006 bisa digunakan untuk mengakui piutang dana perimbangan dan bagi hasil per tanggal neraca? Terima kasih atas bantuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, otonomi daerah adalah hak,menjelaskan mengenai Dana Perimbangan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan. TENTANG . Selain dana perimbangan, daerah juga mendapatkan bantuan dana lainnya, seperti dana hibah, daerah juga memiliki dana PAD. 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 22) b. 1. Serial Referensi Modernisasi dan Perbaikan Kebijakan Administrasi Perpajakan Pemerintah Daerah – Pengelolaan Piutang Pajak Daerah. Pengertian piutang daerah adalah: Subjek. 3. 2022/NO. 991,00 102,19, dan pendapatan lain-lain turun sebesar Rp3. go. 2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan; PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Baca juga: Jelaskan Tentang Piutang Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Setelah diskusi publik selesai, pemerintah akan menyusun draft peraturan baru. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan dinyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan bobot dari masing. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat. Pasal 17 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dasar hukum desentralisasi di Indonesia yang pertama tentunya ialah pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD NKRI 1945. 5) Dana Perimbangan, 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dalam rangkaUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);. Kriteria Kualitas Piutang Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah adalah: a. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat. PIUTANG 10 17 D. Piutang Retribusi 3. 18. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Piutang Pendapatan Lainnya b. Anggaran Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah. daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan pendapatan yang perlu diupayakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan berlandaskan kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003). Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Guna mengatasi persoalan itu, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Data Pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi tiap provinsi di Indonesia. Di era reformasi saat ini, urusan atau kewenangan wajib yang begitu luas dilimpahkan ke daerah memiliki konsekuensi pembiayaan, sedangkan jika suatu daerah mengandalkan penerimaan dan penerimaan dari daerah atau PAD, maka masih kurang. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat. Daftar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. 71 Tahun 2010 : Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Definisi Dana Perimbangan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 3 No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Lain-lain Penerimaan yang sah. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran. SELATAN TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA. 61) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan. a. 1 SPECIFIC GRANT: REFORMASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA ALOKASI UMUM KEPADA DAERAH OTONOM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 30 Januari 2023, Penulis : Puji Prasetyo “Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danpada Pemerintahan Daerah.